KeuanganSeputar Islam

Zakat sebagai Sarana Distribusi Kesejahteraan

oleh: Merza Gamal (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)

(sumber: pexels.com/Pixabay)

Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya. Dengan demikian dana zakat, juga infaq & sadaqah, hanya dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi orang-orang yang benar-benar tidak dapat menghidupi dirinya lewat usahanya sendiri karena ia seorang yang menderita cacat seumur hidup atau telah uzur.

Sementara bagi yang lain, dana tersebut harus digunakan sebagai bantuan keringanan temporer disamping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materi, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Dengan demikian, penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan industri kecil-mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Zakat sebenarnya, bukan monopoli ajaran Islam karena instrumen sejenis juga ditemui dalam ajaran lain.

Dalam ajaran Hindu disebut datria datrium, ajaran Buddha menyebut sutta nipata. Sementara ajaran Kristiani mengenalnya dengan tithe, yang didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seseorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatannya, dan membantu orang miskin.

Dalam kenyataan di lapangan, “tithe” lebih berhasil dibandingkan “zakat”, padahal kewajiban “tithe” adalah 10%, sedangkan “zakat” hanya 2,5%. 

Menurut ajaran Islam, pembayaran zakat bukan merupakan suatu bentuk kepemihakan kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut. Mereka hanya pembawa amanah sebagaimana yang dikemukakan dalam Surah al-Hadiid ayat 7.

Si kaya harus membelanjakan hartanya menurut persyaratan amanah dan yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.

Diharapkan setiap Muslim yang sadar akan kewajiban agamanya, selalu bersedia membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah SWT dalam kekayaannya di dunia dan akhirat.

Rasulullah menegaskan bahwa pembayaran zakat tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. 


Menurut Umer Chapra, zakat mempunyai dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi. Sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya.

Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islam-nya telah terinternalisasi, simpanan emas dan perak serta kekayaan yang tidak produktif cenderung akan berkurang, sehingga meningkatkan investasi dan menimbulkan kemakmuran yang lebih besar. 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Guru Besar pada Universty of Leeds Neal Robinson ((Neal Robinson, Islam a Concise Introduction, terjemahan, Yokyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)), yang mengatakan bahwa zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi dan berhubungan dengan adanya larangan riba. Zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan.

Dengan demikian, apabila dapat terbentuk sebuah lembaga yang solid dan dipercaya oleh umat yang mempunyai kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat, maka potensi zakat sebagai sarana pendistribusian kesejahteraan akan dapat diwujudkan dengan mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga publik professional yang didirikan atas sinergi pemerintah bersama dengan, swasta dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Keuntungan jika zakat dikelola oleh sebuah lembaga publik profesional dengan memadukan unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat adalah: 

  1. Para pembayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; 
  2. Perasaan fakir miskin terjaga, tidak merasa seperti peminta-minta; 
  3. Distribusi dana zakat akan menjadi lebih tertib, teratur, dan berdaya guna dalam mengembangkan potensi ekonomi kaum fakir miskin; 
  4. Peruntukan dana zakat bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik, karena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya; 
  5. Zakat dapat pula mengisi perbendaharaan negara (daerah). 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah juga merupakan tempat pengembangan pendidikan, tempat pemberdayaan ekonomi umat, dan tempat kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat lingkungannya.

Oleh karena itu, zakat dapat pula dikelola melalui masjid dengan membentuk sebuah lembaga di bawahnya yang dikelola secara professional berbentuk Baitul Maal (BM) yang khusus mengelola dana zakat ataupun berbentuk Baitul Maal at Tamwil (BMT), yang selain mengelola dana zakat juga mengelola dana lainnya untuk pengembangan ekonomi umat.

Sebagaimana tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota, yang merupakan jamaah masjid lokasi BMT berada pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Maka dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat.

Untuk mencapai hal itu, dapat dilakukan dengan menggandeng lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Lembaga Perbankan Syariah dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial BMT, bantuan pengembangan perangkat dan sistem keuangan mikro, serta kerjasama pendanaan dan pembiayaan jika dibutuhkan. Dana zakat, selain didistribusikan sebagai dana bantuan sementara, sebagian dapat pula digunakan sebagai dana bergulir di antara pihak-pihak yang berhak menerimanya guna meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengembangan usaha-usaha produktif dengan skim Qardh al Hassan, sehingga terbangun sebuah kondisi wirausaha di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Related Articles

Back to top button