Madinaworld.id – Pemerintah menetapkan strategi pengendalian berlapis jelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara nasional. Pengendalian berlapis dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus Covid-19 karena meningkatnya aktifitas masyarakat di periode Nataru.
Adapun strategi pengendalian yang dimaksud di antaranya:
Pertama, Pembatasan Mobilitas Domestik situasional.
Pemerintah memberlakukan sistem ganjil genap di kawasan aglomerasi, ibukota provinsi, kawasan wisata, dan kawasan lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas lokal.
Mobilitas domestik akan dibatasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin, maupun logistik.
Komando Pos Pemeriksaan yang terdiri dari instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri akan dibentuk. Tujuannya untuk melakukan uji acak dan pemantauan mobilitas di jalur darat yang sering luput dari pengawasan.
Kedua, Penyesuaian Kegiatan Sosial Masyarakat.
Pemerintah akan melakukan pengaturan operasional dan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah. Termasuk di dalamnya untuk menghimbau agar perayaan dilakukan secara virtual.
Akan dilakukan juga pengaturan kegiatan di lokasi wisata dan fasilitas umum, serta pengendalian cuti Nataru, mudik, dan liburan sekolah.
Ketiga, Memantau Kegiatan Masyarakat.
Pemerintah menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Protokol Kesehatan 3M di Fasilitas Umum, sebagai persyaratan pengajuan izin operasional pada masa Nataru.
Gugus Tugas Covid-19 akan dioptimalisasikan kembali di setiap wilayah administrasi, mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa/Kelurahan. Jika belum terbentuk, pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti pembentukannya dan memastikan utnuk melaporkan pemantauannya ke system terpusat di Gugus Tugas Covid-19 nasional.
