Gaya HidupKeuanganSeputar Islam

Lembaga Zakat dalam Lingkup Ekonomi Umat

oleh: Merza Gamal (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)

(sumber: pexels.com/Matheus Viana)

Menurut beberapa ulama dan ahli sejarah, zakat adalah suatu sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia yang selalu berhadapan dengan sistem riba. Hal ini berlangsung secara efektif dan efisien, karena zakat langsung dikelola oleh pemerintah yang alim dan adil. Walaupun demikian, kemudian terjadi pemisahan wilayah kekuasaan internal Islam antara penguasa dan ulama. Maka, lembaga “zakat” menjadi tidak seefektif sebelumnya.

Sebagai institusi keagamaan, lembaga “zakat” kemudian dipegang oleh ulama saja, sehingga fungsi sebagai jaminan sosial menjadi tidak kentara, dan lama kelamaan berubah menjadi semacam aktivitas bantuan sementara (temporary action) yang hanya dipungut dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah.

Akibatnya pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk bantuan konsumtif yang hanya bersifat peringanan beban sesaat (temporary relief), yakni diberikan kepada fakir-miskin, anak yatim-piatu, hadiah tahunan untuk guru agama atau da’i.

Sehingga saat ini, perlu rasanya mendiskusikan kembali doktrin zakat sebagai sub-sistem Ekonomi Islam dalam rangka mempertegas substansi zakat yang sangat terpaut dengan hajat hidup dunia akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewajiban zakat di dalam Al Quran seringkali dikaitkan dengan perintah sholat dan larangan riba, maka dapat kita simpulkan bahwa zakat dan sholat adalah dua ibadah utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Sholat adalah ibadah utama hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah ibadah utama dalam hubungan sesama manusia tanpa lepas dari dimensi ketuhanan. Kaitan kewajiban zakat dengan larangan riba adalah, zakat merupakan alat distribusi harta kekayaan antara si kaya dan si miskin, sedangkan riba adalah instrumen utama yang melahirkan konsentrasi kekayaan di sekelompok orang.

Dengan demikian, apabila lembaga “zakat” dapat dijalankan sesuai dengan yang telah diatur dalam Al Quran yang bertujuan untuk terciptanya keadilan sosial, maka dana zakat akan membantu kas negara untuk menciptakan lingkungan ekonomi umat atau kerakyatan yang memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan industri kecil dan mikro, yang kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Dalam kenyataan yang terjadi, saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat (BAZ/ LAZ) belum signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada.

Kecilnya penerimaan zakat oleh BAZ/ LAZ bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZ/ LAZ.

Akibatnya masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya. Karenanya tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer. Sebagai contoh, pemberian zakat di bulan Ramadhan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari Raya, dan setelah hari Raya mereka kembali miskin. Pembagian dana zakat, sebenarnya harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu berdikari. Sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya.

Related Articles

Back to top button